Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Malang

Persyaratan Perijinan

• Pengisian Formulir ) * bermaterai Cukup
• Fotokopi KTP rangkap 2 (dua) dengan menunjukan aslinya
• Advice Planning ( AP )  dan untuk IMB Reklame Tetap / Permanen pada ukuran di atas 8 (delapan) m2 yang titik lokasinya di RUMIJA Eksisting
• Surat Keterangan Informasi Lingkungan yang diligalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua)
• Fotokopi kepemilikan / sertifikat tanah dan Surat Kuasa dari pemilik tanah bila bukan milik sendiri atau Ahli waris kepada pemohon apabila pemilik tanah meninggal dunia.
• Permohonan IMB untuk pemasangan Reklame Tetap yang berada di RUMIJA Eksisting yang merupakan kewenangan Propinsi wajib melampirkan fotokopi sewa lahan / tanah dari Propinsi
• Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah tinggal 2 lantai dan bangunan selain rumah tinggal dengan luas maksimal 100 m2 berlantai 1 ( satu ) serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri
• Perhitungan Konstruksi / struktur bangunan bagi bangunan diluar ketentuan huruf g dan bangunan reklame dengan ukuran diatas 8 m 2
• Perhitungan konstruksi / struktur bangunan bagi bangunan di luar ketentuan huruf h dan bangunan reklame untuk ukuran media sebagaimana dimaksud huruf e yang dibuat oleh konstruktor atau konsultan yang membidanginya (Sarjana Teknik Sipil dan khusus untuk bangunan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi struktur bangunannya dihitung oleh Sarjana Teknik Sipil Jurusan Struktur / Master Struktur) rangkap 3 (tiga);
• Lightdruk atau cetak printer gambar bangunan dengan skala  1: 100 atau 1 : 200 rangkap 3 (tiga) untuk bangunan yang diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dan rangkap 2 (dua) untuk bangunan yang tidak diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dengan melampirkan nama dan tanda tangan perencana bangunan atau yang bertanggungjawab atas gambar rencana bangunan / gambar bangunan tersebut, dalam hal :
  • Permohonan IMB baru, gambar rencana bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan, potongan memanjang, potongan melintang, atap, pondasi, sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP;
  • Permohonan IMB bagi bangunan yang sudah berdiri sesuai kondisi lapangan, gambar bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan,  tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan,  sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP, atau gambar bangunan dapat berupa foto digital yang dituangkan dalam satu media kertas dengan gambar lainnya;
  • Permohonan IMB untuk pemasangan media Reklame baik baru maupun sudah berdiri, gambar bangunan terdiri dari : tampak muka/depan,  tampak samping, potongan memanjang, potongan melintang, pondasi, situasi titik reklame sesuai AP;
• Asli dan fotokopi rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi bangunan untuk bangunan bertingkat kecuali untuk bangunan rumah tinggal dengan fungsi bangunan Rumah Sedang / Menengah, Rumah Kecil/Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai tidak diwajibkan surat pernyataan ini serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dan  IMB Reklame yang berada di tanah sendiri;
• Asli rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL dan / atau ANDALALIN) apabila dalam AP disyaratkan atau berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis atau Perangkat Daerah terkait atau yang membidanginya;
• Untuk permohonan IMB pendirian Tower dan IMB pendirian  Tempat Ibadah persyaratannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

)* Blangko disediakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

Download Tarif Retribusi IMB

Pelayanan Pajak - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

1.   Dasar Hukum

a.   UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b.  PP No. 91 Tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Bupati dan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

c.   Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2.   Pengertian

a.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.

b.  Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi dan atau badan.

c.  Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d.   Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, meliputi pemindahan hak atau perolehan hak baru.

3.   Obyek Pajak

Pemindahan Hak :

a.   Jual-beli.

b.   Tukar-menukar.

c.   Hibah.

d.   Hibah Wasiat.

e.   Waris.

f.    Pemisahan Hak.

g.   Pemasukan Dalam Perseroan.

h.   Penunjukan Pembeli Dalam Lelang.

i.    Pelaksanaan Dalam Putusan Hakim.

j.    Penggabungan Usaha.

k.   Peleburan Usaha.

l.    Pemekaran Usaha.

m.  Hadiah.

Pemberian Hak Baru :

a.    Kelanjutan Pelepasan Hak.

b.    Diluar Pelepasan Hak.

Hak sebagaimana dimaksud, adalah :

a.    Hak Milik.

b.    Hak Guna Usaha (HGU).

c.    Hak Guna Bangunan (HGB).

d.    Hak Pakai.

e.    Hak Milik atas satuan rumah susun.

f.     Hak Pengelolaan.

4.    Dasar Pengenaan BPHTB

a.    Jual beli, adalah harga transaksi.

b.    Lelang, Risalah lelang.

c.    Lainnya, adalah Nilai Pasar Wajar.

5.    Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau  bangunan.

Subyek Pajak tersebut diatas dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Pajak Daerah..

6.    Tarip Pajak

Tarip Pajak ditetapkan sebesar 5 %

7.    Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, ditetapkan sebagai berikut :

Waris dan Hibah Wasiat                        Rp. 300.000.000,00

Lainnya                                                Rp.   60.000.000,00

8.    Saat Terutangnya BPHTB adalah :

a. Jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam, perseroan atau badan hokum, pemisahan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah adalah sejak ditanda-tangani akta.

b.  Waris dan Hibah Wasiat, adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan haknya.

c.  Lelang, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

d.  Pemberian hak baru kelanjutan dari pelepasan hak, dan diluar pelepasan hak, adalah sejak tanggal ditanda-tangani surat keputusan pemberian hak.

9.   Rumus Perhitungan Pajak

Rumus perhitungan besarnya BPHTB  terutang adalah

BPHTB   = (NPOP – NPOPTKP) X  5 %

10.  Tata Cara Pembayaran Pajak

Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut system “Self Assesment”, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.

11.  Tempat Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Umum Daerah (Bank Jatim) atau Bendahara Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

12.  Ketentuan Bai Pajak

a.   Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris hanya dapat menandatangani pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTD BPHTB).

b.   Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani hak atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Pemerintahan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB).

c.   Pejabat yang membidangi pertanahan hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB).

d.  Terhadap pendaftaran peroehan hak karena waris atau hibah wasiat dapat dilakukan oleh pejabat yang membidangi pertanahan Kabupaten pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB).

e.   Pejabat Pembuat Akta/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

13.       Dasar Pengenaan BPHTB

No	Jenis Perolehan	Dasar Pengenaan
1	Jual Beli	Harga Transaksi
2	Tukar-menukar	Harga Pasar
3	Hibah	Harga Pasar
4	Hibah Wasiat	Harga Pasar
5	Waris	Harga Pasar
6	Pemisahan Hak	Harga Pasar
7	Pemasukan Dalam Perseroan	Harga Pasar
8	Penunjukan Pembeli Dalam Lelang	Risalah Lelang
9	Penunjukan Dalam Putusan Hakim	Harga Pasar
10	Penggabungan Usaha	Harga Pasar
11	Peleburan Usaha	Harga Pasar
12	Pemekaran Usaha	Harga Pasar
13	Hadiah	Harga Pasar

      

Untuk Informasi Lebih Lengkap, Hubungi :

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang (DPPKA)

Jl. KH. Agus Salim 7 Malang

(0341) 362372

Surat Izin Gangguan (HO) Pemerintah Kab. Malang

Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

          Izin HO (hinder ordonantie) atau izin UU Gangguan berdasarkan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.

Pemberian izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah:

     “Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah”

Selanjutnya pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemberian izin HO, merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Jadi, teknis pemberian izin HO bisa berbeda-beda di daerah-daerah, tergantung pada peraturan daerah di masing-masing tempat. (cp.hukum online)

Cara Membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Apabila Anda ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan, salah satu langkah awal yang harus Anda lakukan adalah mendaftarkan keberadaan kegiatan usaha Anda tersebut dan mendapatkan izin dalam menjalankan bisnis perdagangan. Izin untuk menjalan usaha perdagangan ini dinamakan Surat Izin Usaha Perdagangan, atau disingkat SIUP. SIUP merupakan dokumen yang diperlukan dan diwajibkan bagi orang perseorangan maupun badan usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan.

Meskipun Anda hanyalah pedagang regional dalam skala kecil, maka Anda juga sebaiknya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP ini, karena pemegang SIUP tidak harus selalu pedagang berskala besar yang lingkup perdagangannya hingga mencapai lintas negara melainkan semua jenis pedagang. Sebelum masuk ke pembahasan tentang cara pembuatan SIUP, Anda perlu mengetahui dahulu jenis-jenisnya.

SIUP dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan besarnya modal yang digunakan dalam pendirian usaha, yaitu:

• SIUP Besar: untuk perusahaan dengan modal di atas Rp500.000.000
• SIUP Menengah: untuk perusahaan dengan modal berkisar antara Rp200.000.000 – Rp500.000.000
• SIUP Kecil: untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih pemilik lebih kecil atau sama dengan Rp200.000.000

Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), seperti juga pengurusan pelbagai surat izin usaha lainnya, dapat dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan di tingkat kabupaten atau kotamadya atau di Kantor Pelayanan Perizinan setempat (di beberapa daerah ada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BP2T).

Sebelum mengurus pembuatan SIUP, Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai syarat administrasi. Persyaratan administrasi untuk pembuatan SIUP ini dibedakan berdasarkan jenis atau bentuk usaha yang Anda jalankan. Pembagiannya sebagai berikut:

1. Untuk Perseroan Terbatas (PT)

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
• Fotokopi NPWP
• Surat Keterangan Domisili atau SITU
• Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
• Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
• Surat Izin Gangguan (HO)
• Izin Prinsip
• Neraca perusahaan
• Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
• Materai Rp6.000
• Izin teknis dari instansi terkait jika diminta

2. Untuk Koperasi

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
• Fotokopi NPWP
• Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
• Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
• Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)
• Neraca koperasi
• Materai senilai Rp6.000
• Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
• Izin lain yang terkait (Misalnya jika usaha Anda menghasilkan limbah, Anda harus memiliki izin AMDAL dari Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) setempat.

3. Untuk Perusahaan Perseorangan

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
• Fotokopi NPWP
• Surat keterangan domisili atau SITU
• Neraca perusahaan
• Materai senilai Rp6.000
• Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
• Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.

4. Untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
• Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
• Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan HAM
• Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
• Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
• Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)

Catatan: Jika tempat kegiatan usaha bukan milik sendiri, maka harus dilengkapi dengan Surat Izin Pemilik sebagai bukti ketidak keberatan penggunaan tanah/bangunan yang dimaksud. Surat Izin ini ditanda tangani di atas materai cukup sebagai bukti perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tempat dan pelaku usaha.

Langsung saja klik Download untuk mendapatkan formulir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pemerintah Kab. Malang

Download Formulir SIUP

Download Formulir SIUP PASAR

Ijin Mendirikan Bangunan dan Formulir IMB Kabupaten Malang

 Berikut beberapa manfaat IMB :

• Sebagai kepastian hukum untuk pendirian bangunan di lokasi tersebut
• Sebagai syarat transaksi jual beli dan sewa menyewa rumah
• Sebagai syarat mengajukan KPR untuk pembelian rumah seken

Bangunan Memerlukan IMB pada saat :

• Mendirikan bangunan baru
• Membongkar dan membangun kembali atau merenovasi bangunan lama
• Bangunan lama yang sudah berdiri tetapi tetapi belum memiliki IMB
• Mendirikan pagar tembok pembatas
• Mendirikan konstruksi reklame
• Mendirikan tower. Menara antena berkonstruksi
• Lantai terbuka dengan perkerasan (tempat penimbunan barang, parkir)
• Lapangan olah raga dengan pemadatan (lapangan tenis, golf, futsal)

Jenis-Jenis IMB

Pengajuan IMB ada 3 jenis:

1. IMB Rumah Baru, IMB jenis ini diperutukkan bagi anda yang bermaksud ingin membangun rumah di lahan kosong. Agar rumah anda tidak digusur oleh aparat pemerintah ketika sedang dalam proses membangun, anda perlu Ijin sebelum membangun. Beberapa pemerintahan kota tertentu mendenda warga kotanya apabila ketahuan mendirikan bangunan sebelum mengurus IMB. Proses pengurusan IMB untuk rumah baru biasanya memakan waktu lebih cepat dari IMB jenis lainnya karena biasanya gambar perencanaan untuk IMB sudah disiapkan oleh arsitek tempat anda memesan desain. Tapi jika yang anda beli adalah rumah baru di sebuah perumahan, maka IMB sudah termasuk dalam jual beli ketika anda pertama kali membeli di developer, cuma anda memang tidak menerimanya karena telah diserahkan ke bank beserta sertifikatnya ketika anda mengajukan KPR .

2. IMB Renovasi, Anda memerlukan ijin ketika akan merenovasi rumah anda, baik itu penambahan kamar, peningkatan ke dua lantai, merubah bentuk bangunan dan tampak depan. Ijin ini difungsikan agar renovasi yang anda lakukan akan aman dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Beberapa rumah lokasi tertentu kadang memang tidak diperbolehkan meningkat dengan alasan tanah yang tidak stabil dan daya dukung tanahnya rendah, jadi tidak memungkinkan untuk meningkat rumah. Kadang dalam suatu kawasan perumahan tertentu terdapat peraturan yang hanya membatasi pemilik rumahnya untuk meningkat rumah tidak lebih dari dua lantai, dengan alasan keselarasan lingkungan sekitar.

3. IMB Rumah Lama, Biasanya anda memerlukan IMB jenis ini ketika anda hendak menjual rumah lama yang belum ada IMB-nya. Pembeli rumah anda akan meminta IMB rumah tersebut untuk keperluan kredit ke bank. Ketika mengurus IMB anda akan dikenai denda karena tidak memiliki IMB atas rumah tersebut atau bisa dikatakan bangunan anda termasuk banguna liar karena tidak memiliki ijin saat membangunnya dulu. Untuk keperluan persyaratan ini anda akan sedikit kerepotan untuk menggambar rumah lama anda dari denah, tampak depan dan samping. Tidak perlu bagus memang, karena pihak staff pengurusan IMB biasanya akan membantu memindahkan sketsa anda ke gambar komputer. Anda hanya perlu mensketsa dengan ukuran rinci dan terskala.

Bagi Anda di Wilayah Kabupaten Malang, Sobat bisa mendownload formulirnya dibawah ini :

-  IMB USAHA Download DISINI, 
-  IMB HUNIAN Download DISINI

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pemerintah Kab. Malang

Langsung saja klik Download untuk mendapatkan formulir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pemerintah Kab. Malang

Download Formulir SIUP

Download Formulir SIUP PASAR

DOWNLOAD FORM IZIN GANGGUAN (HO) Pemerintah Kab. Malang

          Izin HO (hinder ordonantie) atau izin UU Gangguan berdasarkan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.

Pemberian izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah:

     “Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah”

Selanjutnya pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemberian izin HO, merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Jadi, teknis pemberian izin HO bisa berbeda-beda di daerah-daerah, tergantung pada peraturan daerah di masing-masing tempat. (cp.hukum online)

Untuk Kabupaten Malang formulir bisa didownload di :

-  Download  Formulir Permohonan Izin Gangguan (HO)

- Download Formulir Permohonan Izin Gangguan Tower Bersama  (HO.TB)

- Download Formulir Permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

- Download Trayek